KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS IKUTI RANGKAIAN KEGIATAN LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG 2025: INTEGRITAS DAN KUALITAS PERADILAN JADI FOKUS UTAMA

Bertempat di Gedung Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Agama Kudus mengikuti rangkaian kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025 yang berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 9 hingga 10 Februari 2026. Kegiatan ini diawali dengan Pembukaan Kampung Hukum oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026 dengan mengusung tema Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera.  Kegiatan yang dilaksanakan berbarengan dengan pelaksanaan laporan tahunan ini bertujuan untuk menyosialisasikan produk-produk hukum kepada publik melalui cara yang menyenangkan dan mengedukasi, selain itu kegiatan yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat luas untuk mengenal lebih dekat dengan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di dalamnya. Kegiatan ini diikuti oleh 30 kementerian dan lembaga hukum, NGO dan Mitra Bank. Kegiatan edukatif utama dalam acara ini adalah talk show bertema “KUHAP & KUHP Baru : Melindungi atau Membatasi”. Talkshow ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Dr. Riki Perdana Raya Wawuru, S.H., M.H. Serta koordinator Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Dr. Afdal Mahatta, S.H., M.H. Talkshow ini berlangsung dengan dialog interaktif dan menarik yang diikuti oleh tenaga peradilan dan para mahasiswa dari beberapa kampus ternama di Jakarta.

Bertempat di Balairung MARI, kegiatan utama Pelaksanaan Sidang Istimewa laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 dilaksanakan di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026, kegiatan ini menjadi momentum refleksi sekaligus pertanggungjawaban kinerja lembaga peradilan kepada masyarakat. Sidang Istimewa tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan mewakili Presiden RI, pimpinan kementerian dan lembaga tinggi negara, delegasi Mahkamah Agung negara sahabat seperti Timor Leste, Arab Saudi, Qatar, Laos, Australia, Iran, Republik Rakyat Tiongkok, Kuwait, Singapura, Malaysia hingga Korea Selatan serta para pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan tingkat banding dan pertama she -Indonesia.

Sidang Istimewa laporan tahunan ini mengusung tema “Peradilan Terpercaya Rakyat Sejahtera” menegaskan komitmen Mahkamah Agung bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan prasayarat utama terciptanya kepastian hukum dan keadilan sosial.

Dalam laporannya Mahkamah Agung memaparkan berbagai raihan prestasi, terobosan strategis melalui pengembangan dan peluncuran sejumlah aplikasi berbasis teknologi informasi, Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, capaian kinerja baik dalam bidang Manajemen Perkara, Reformasi Birokrasi dan Akses terhadap Keadilan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, Aset dan Tekonologi, Analisis Kebijakan Hukum dan Peradilan serta Putusan Penting (Landmark Decision) serta Peran serta Mahkamah Agung dan Kerjasama dalam berbagai bidang.  

Secara Khusus Ketua Mahkamah Agung juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pimpinan Mahkamah Agung, para hakim agung dan hakim ad hoc, Panitera dan Sekertaris  Mahkamah Agung beserta jajarannya, para Dirjen 4 lembaga peradilan dan para kepala badan beserta seluruh warga peradilan di seluruh Indonesia atas dedikasi, integritas dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugas sehingga berbagai capaian membanggakan dapat diraih sepanjang tahun 2025.

Rangkaian kegiatan yang terakhir adalah pembinaan kepada seluruh pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama se-Indonesia, dalam pembinaannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung Ri dan Hakim seluruh Indonesia, bahwa peningkatan kesejahteraan hakim harus dijawab dengan profesionalisme dan peningkatan Integritas. Ia juga menegaskan setiap putusan hakim harus lahir dari kejernihan nurani, ketundukan pada hukum  dan tanggung jawab pada keadilan itu sendiri. Pimpinan Mahkamah Agung RI menegaskan tidak ada toleransi terhadap perbuatan transaksional di lingkungan Mahkamah Agung RI atau badan peradilan yang berada dibawahnya.

Pembinaan yang dilaksanakan pada malam hari itu juga menghadirkan narasumber Ketua Komisi Yudisial, Dr. H.Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. Dalam pemaparannya Ketua KY menyampaikan pentingnya sinergi antara MA dan KY dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.Dalam perspektif etik dan moral, Ketua KY mengaitkan pengawasan hakim dengan teori hierarki kebutuhan manusia. Pada tingkat aktualisasi diri terdapat potensi penyimpangan seperti kesombongan, keserakahan dan kezaliman yang harus dikendalikan melalui sistem etik yang kuat. Ia menguraikan lima dasar kebutuhan manusia yang menjadi fondasi etik yaitu menjaga agama untuk membentuk insan bertakwa, menjaga jiwa guna melahirkan pribadi berbudaya luhur, menjaga keturunan demi mencetak generasi unggul dan taat, menjaga  akal agar mampu mencapai hikmah dalam pengambilan keputusan serta menjaga harta agar rezeki diperoleh secara halalaln tayuban.

Dalam kesempatan yang sama Ketua MA menekankan pentingnya menjaga sikap dan tutur kata hakim sebagai cerminan kehormatan lembaga. Ia mengingatkan bahwa hakim merupakan simbol kearifan dan kebijaksanaan, sehingga sikap maupun persyaratan yang kontraproduktif justru dapat menggerus wibawa peradilan di mata publik.

Menutup pembinaannya, Ketua MA menegaskan pesan reflektif kepada seluruh pimpinan dan aparatur peradilan di mana “Marwah peradilan tidak dijaga oleh siapa yang paling keras bersuara, melainkan oleh siapa yang paling mampu menjaga perilaku dan menata tutur kata”.